Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan strategi efisiensi anggaran hingga tahun 2026. Hal ini disampaikan menanggapi pertanyaan mengenai arahan pemerintah terkait pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
“Pasti dilakukan (efisiensi anggaran), itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas iya dilakukan, gitu ya,” ujar Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR penyerahan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Selasa (20/5/2025).
1. Langkah-Langkah Efisiensi Anggaran yang Dapat Diterapkan
Langkah-langkah efisiensi ini akan dirancang berdasarkan delapan program prioritas yang tertuang dalam visi pemerintah terpilih. Program-program tersebut akan dioptimalkan melalui berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, di bawah arahan langsung dari pemimpin.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan sebelumnya akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dalam pelaksanannya, setiap kementerian diharapkan aktif berinovasi untuk mencapai target efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
2. Pentingnya Penerapan Efisiensi untuk Keberlanjutan Ekonomi
Penerapan efisiensi anggaran tidak hanya bermanfaat untuk penghematan biaya tetapi juga penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi negara. Dengan memfokuskan anggaran pada program prioritas, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi perekonomian yang dinamis. Efisiensi anggaran yang tepat juga menciptakan ruang bagi investasi di sektor-sektor strategis.
Penutup dari kebijakan ini adalah harapan agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari pengelolaan anggaran yang lebih baik. Dalam jangka panjang, efisiensi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan nasional yang berkesinambungan.