www.kabarsuara.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pentingnya tambahan jumlah guru seiring dengan pendirian Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program ini dirancang sebagai strategi untuk menangani isu kemiskinan yang berkaitan erat dengan pendidikan yang layak.
Dalam kerangka program ini, Kementerian PANRB memiliki peran penting dalam penyusunan struktur kelembagaan serta pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang diperlukan. Mengingat pentingnya hal ini, kini telah dibentuk sebanyak 100 Sekolah Rakyat yang diatur melalui Peraturan Menteri Sosial No. 7/2025.
Peraturan tersebut mencakup pembentukan 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya sekolah-sekolah ini, diharapkan anak-anak di wilayah kurang beruntung dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi ketika akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat. Diharapkan, dengan adanya akses yang lebih baik, anak-anak dapat meraih potensi mereka secara maksimal.
Lebih lanjut, Kementerian PANRB juga menetapkan 100 lokasi sentra Sekolah Rakyat dengan total 1.554 formasi guru yang telah diseleksi dengan cermat. Sekolah-sekolah ini tidak hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga difasilitasi untuk memberikan pengalaman pendidikan yang menyeluruh.
Sebagai bagian dari rencana yang lebih besar, penambahan 59 lokasi baru direncanakan, yang akan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi guru dan siswa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencapai pemerataan pendidikan di berbagai daerah.
Strategi untuk Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Sektor Pendidikan
Menteri Rini menyampaikan bahwa tahap kedua dari program ini sedang dilakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai target akhir 200 lokasi Sekolah Rakyat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah ketersediaan guru.
Dengan penataan yang baik, diharapkan Sekolah Rakyat dapat berfungsi efektif sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial. Struktur ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan dan kualitas dari program pendidikan ini.
Keseriusan pemerintah dalam menangani pendidikan tidak hanya terlihat dari jumlah lokasi dan guru yang dibutuhkan, tetapi juga dari aspek pengelolaan yang lebih terarah. Kororasi antara berbagai kementerian menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Peran Sosial Sekolah Rakyat dalam Masyarakat
Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Ini penting agar pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademis saja, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial.
Pendidikan yang baik seharusnya membentuk karakter dan kemampuan soft skills siswa, menjadikan mereka individu yang tangguh di masa depan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat sangat diharapkan.
Dengan melibatkan orang tua dan masyarakat, pendidikan yang diberikan akan menjadi lebih relevan dan kontekstual. Hal ini juga penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang positif di lingkungan sekitar, memudahkan siswa dalam belajar dan berkembang.