www.kabarsuara.id – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Peringatan keras telah disampaikan oleh DPR RI agar ambisi ini tidak hanya menjadi mimpi kosong tetapi harus diiringi dengan langkah nyata dan terukur, agar semua harapan dapat menjadi kenyataan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 324 juta jiwa. Ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara terpadat keenam di dunia, dengan sekitar 70 persen dari jumlah tersebut berada dalam usia produktif.
Peluang yang cukup besar ini harus dimanfaatkan dengan optimal agar Indonesia dapat bersaing di kancah global. Ini berarti semua elemen masyarakat harus bersatu dalam upayanya untuk mencapai tujuan tersebut.
Komitmen DPR dalam Mengawasi Proses Pembangunan
Dalam konteks ini, DPR RI berperan penting dalam mengawasi pembangunan dan memastikan semua agenda menuju Indonesia Emas 2045 berjalan sesuai rencana. Puan mengingatkan bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.
Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan agar aspirasi mereka dapat terakomodasi. Itu sebabnya, transparansi dalam setiap program pemerintah sangatlah penting agar tidak ada pengabaian terhadap kebutuhan rakyat.
Puan juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap langkah-langkah yang diambil. Ini bertujuan agar pemerintah dapat segera menemukan solusi ketika ada hambatan yang muncul di lapangan.
Strategi Menuju Indonesia Emas yang Berkelanjutan
Menuju Indonesia Emas 2045, beberapa pilar kemandirian nasional harus dioptimalkan, terutama dalam bidang pangan, energi, dan manufaktur. Puan mengajak semua pihak untuk membangun sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan dan sumber daya energi.
Pengembangan industri strategis juga menjadi perhatian utama. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
Selain itu, Puan mengungkapkan perlunya penguatan lembaga pemerintahan untuk menangani masalah korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah. Memastikan integritas dalam pengelolaan anggaran akan sangat memengaruhi keberhasilan dari semua rencana yang ada.
Membangun Demokrasi yang Kuat dan Partisipatif
Puan juga mengingatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih memerlukan peningkatan dan transformasi. Hal ini terutama terkait dengan sistem partai, pemilu, dan pemberantasan korupsi yang perlu reformasi mendalam.
Keterlibatan masyarakat dalam proses politik harus didorong untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pemilu yang adil dan bersih sangat penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan ke depan.
Di samping itu, perlu diadakan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat yang sejalan dengan aspirasi mereka.
