www.kabarsuara.id – Target Cukai Hasil Tembakau RI
JAKARTA – Isu terkait pembatalan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tembakau semakin mengemuka. Hal ini terutama diungkapkan oleh sejumlah pihak di Jawa Timur, yang merupakan provinsi dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.
1. Target Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
Kepala Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jatim I, Untung Basuki, menekankan pentingnya industri hasil tembakau (IHT) di wilayahnya. Bukan hanya berperan signifikan dalam aspek ekonomi, industri ini juga memberikan dampak besar dalam penyerapan tenaga kerja dan menjaga stabilitas sosial di kalangan masyarakat.
Dengan fakta tersebut, banyak yang berpendapat bahwa pembatalan pasal-pasal yang berkaitan dengan tembakau dalam PP tersebut perlu diperhatikan dengan serius. “Industri hasil tembakau memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Jawa Timur,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan resmi pada Minggu (11/5/2025).
Menurut data yang ada, target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2025 sebesar Rp230,09 triliun dari total target penerimaan kepabeanan dan cukai yang dipatok sebesar Rp301,6 triliun.
Keberadaan industri ini sangat vital, dengan Jawa Timur ditargetkan menyumbang sebanyak 60,18% dari total penerimaan, menjadikannya sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar di tingkat nasional.
Kesadaran akan peran penting industri hasil tembakau dalam pembangunan ekonomi tidak hanya sekadar statistik. Sektor ini juga menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat, dari penciptaan lapangan pekerjaan hingga menyokong berbagai program sosial. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi seputar kebijakan terkait tembakau harus terus dipantau dan dianalisis secara mendalam.
Di tengah upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, banyak yang beranggapan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat berdampak negatif pada sektor yang telah banyak berkontribusi. Lebih jauh, perhatian juga harus diberikan kepada para petani dan pekerja yang bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka. Maka dari itu, pendekatan jika diperlukan penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam diskusi dan pengambilan keputusan kritis.
Sementara itu, tantangan besar seperti penegakan hukum terhadap produk tembakau ilegal juga tetap menjadi fokus utama. Peningkatan penerimaan cukai dari sektor hasil tembakau tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat. Keberhasilan penerimaan cukai ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.
Melihat kompleksitas dari masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dialog terbuka antara semua pihak akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
www.kabarsuara.id – Target Cukai Hasil Tembakau RI
JAKARTA – Isu terkait pembatalan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tembakau semakin mengemuka. Hal ini terutama diungkapkan oleh sejumlah pihak di Jawa Timur, yang merupakan provinsi dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.
1. Target Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
Kepala Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jatim I, Untung Basuki, menekankan pentingnya industri hasil tembakau (IHT) di wilayahnya. Bukan hanya berperan signifikan dalam aspek ekonomi, industri ini juga memberikan dampak besar dalam penyerapan tenaga kerja dan menjaga stabilitas sosial di kalangan masyarakat.
Dengan fakta tersebut, banyak yang berpendapat bahwa pembatalan pasal-pasal yang berkaitan dengan tembakau dalam PP tersebut perlu diperhatikan dengan serius. “Industri hasil tembakau memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Jawa Timur,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan resmi pada Minggu (11/5/2025).
Menurut data yang ada, target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2025 sebesar Rp230,09 triliun dari total target penerimaan kepabeanan dan cukai yang dipatok sebesar Rp301,6 triliun.
Keberadaan industri ini sangat vital, dengan Jawa Timur ditargetkan menyumbang sebanyak 60,18% dari total penerimaan, menjadikannya sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar di tingkat nasional.
Kesadaran akan peran penting industri hasil tembakau dalam pembangunan ekonomi tidak hanya sekadar statistik. Sektor ini juga menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat, dari penciptaan lapangan pekerjaan hingga menyokong berbagai program sosial. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi seputar kebijakan terkait tembakau harus terus dipantau dan dianalisis secara mendalam.
Di tengah upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, banyak yang beranggapan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat berdampak negatif pada sektor yang telah banyak berkontribusi. Lebih jauh, perhatian juga harus diberikan kepada para petani dan pekerja yang bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka. Maka dari itu, pendekatan jika diperlukan penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam diskusi dan pengambilan keputusan kritis.
Sementara itu, tantangan besar seperti penegakan hukum terhadap produk tembakau ilegal juga tetap menjadi fokus utama. Peningkatan penerimaan cukai dari sektor hasil tembakau tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat. Keberhasilan penerimaan cukai ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.
Melihat kompleksitas dari masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dialog terbuka antara semua pihak akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
