www.kabarsuara.id – Pemerintah Vietnam baru-baru ini mengeluarkan perintah untuk memblokir aplikasi pengiriman pesan Telegram. Keputusan ini diambil setelah banyaknya laporan mengenai aktivitas ilegal yang diduga terjadi di platform tersebut. Langkah ini mencerminkan bagaimana regulasi dalam teknologi komunikasi semakin ketat seiring dengan meningkatnya kejahatan siber.
Dalam beberapa tahun terakhir, Telegram semakin diminati di berbagai negara, termasuk Vietnam. Ada yang berpendapat bahwa privasi pengguna adalah alasan utama di balik popularitasnya. Namun, dampak negatif dari kehadiran platform ini, seperti penyebaran informasi palsu dan kejahatan, tidak bisa diabaikan.
Alasan Pemerintah Vietnam Memblokir Aplikasi Telegram di Tahun 2025
Pemblokiran Telegram oleh pemerintah Vietnam dilatarbelakangi oleh laporan kepolisian yang menyebutkan bahwa sebagian besar saluran dan grup di aplikasi tersebut terlibat dalam praktik ilegal. Dengan data menunjukkan bahwa sekitar 68% dari 9.600 saluran dianggap melanggar hukum, langkah ini tampaknya menjadi respon yang diperlukan. Pemerintah menilai bahwa Telegram tidak berupaya cukup untuk berkoordinasi dalam memerangi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh penggunanya.
Dari perspektif hukum, tindakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan keamanan siber. Semakin bertambahnya jumlah kasus seperti penipuan dan perdagangan narkoba melalui Telegram membuat regulator merasa perlu untuk melindungi masyarakat. Langkah ini bisa jadi akan memberikan efek jera bagi penyedia layanan komunikasi lainnya terkait kewajiban mereka dalam hal kerjasama dengan pihak berwenang.
Strategi pemerintah dalam menangani aktivitas ilegal di platform digital
Dengan langkah pemblokiran ini, pemerintah Vietnam menerapkan strategi lebih ketat untuk pengawasan aktivitas online. Menerapkan regulasi yang lebih efektif dan mengawasi provider telekomunikasi adalah bagian dari pendekatan holistik. Ke depan, diharapkan akan ada penyelesaian lebih jelas tentang tanggung jawab platform dalam menangani konten yang melanggar hukum.
Meski tindakan ini mungkin berdampak bagi pengguna yang memanfaatkan Telegram untuk komunikasi secara pribadi, penting untuk menemukan keseimbangan antara privasi dan keamanan. Pemerintah kemungkinan akan terus berfokus pada pengembangan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
